Lapindo, potret kehancuran ruang hidup warga

sekedar pengingat bagi kita atas derita warga yang belum usai

-caturaka-

Lumpur panas Lapindo merupakan sebuah potret carut marutnya pengelolaan industri migas Indonesia. Sebuah usaha yang selalu mengusung jargon high cost, high technology, dan high risk ini tidak menempatkan ketiga hal itu secara seimbang.

High cost merupakan beban usaha bagi investasi sektor migas yang dimainkan oleh para pengusaha, demikian pula halnya dengan high technology diwakili oleh pengembangan prosedur teknis pertambangan yang dilakukan oleh akademisi dan praktisi. Namun, bagaimana halnya dengan high risk? Dalam setiap usaha nilai resiko yang harusnya menjadi beban investasi begitu sulit untuk dipenuhi. Bagaimana saat penerapan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 23 Tahun 1997) yang menerapkan ketentuan amdal dan pengelolaan limbah yang dipersyaratkan dalam setiap usaha yang berdampak pada penting pada lingkungan hingga kini masih dijadikan syarat administratif belaka dengan tidak memandang substansi untuk mitigasi yang dibutuhkan atas sebuah rencana kelola.

High risk selama ini menjadi beban bagi lingkungan dimana sebuah aktivitas usaha berada. Industri-industri masih banyak yang membuang limbah ke sungai. Wilayah Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya bisa dilihat sebagai contoh utama perilaku buruk sektor industri. Kualitas air di wilayah Surabaya tidak semakin membaik dari tahun ke tahun dengan adanya regulasi dibidang lingkungan hidup. Tingkat pencemaran yang ada pada air Kali Surabaya mengakibatkan baku mutu air menjadi rendah.

Demikian halnya dengan Lumpur Panas Lapindo yang saat ini menjadi beban besar bagi lingkungan dimana aktivitas eksplorasi migas itu berada. Luapan lumpur yang pada akhirnya mencapai volume 130.000 meter kubik per hari menjadi godam yang meluluhlantakkan tidak saja lingkungan, perekonomian, tetapi juga penghilangan ruang hidup warga lokal di sekitar lokasi sumur pengeboran Banjar Panji #1 Porong.

Siapa pihak yang menanggung resiko tinggi dari industri migas di Blok brantas? Pertama adalah masyarakat yang menggantungkan penghidupan mereka kepada wilayah yang kini tertutup lumpur, berjumlah lebih 9000 kepala keluarga yang tidak lagi bisa menggunakan dan mengolah lahan yang tertutup oleh lumpur. Kedua, industri manufaktur yang berjumlah kurang lebih 30 pabrik, berhenti operasi karena lumpur menggenanginya. Ketiga, sektor lain yang menggantungkan keberadaan wilayah ini sebagai poros utama transportasi antara bagian timur wilayah Jatim meliputi sembilan kabupaten/kota: Banyuwangi, Situbondo, Jember, Bondowoso, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan dengan bagian pusat-pusat pertumbuhan Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto dan bagian utara wilayah Jatim: Lamongan, Tuban, Bojonegoro. Wilayah Jawa Timur bagian selatan seperti Malang, Batu, dan Blitar juga mengalami hal yang sama untuk mencapai pusat-pusat pertumbuhan di Ibukota provinsi.

Yang lebih mencengangkan temuan audit BPK RI yang menunjukkan pemerintah dalam hal ini BP Migas tidak melakukan pengawasan sama sekali atas kuasa perusahaan dalam eksploitasi migas Indonesia. BPK RI menunjukkan dengan perubahan berulangkali atas pemilikan kuasa kelola Blok Brantas menunjukkan bahwa pemerintah tidak melakukan pengawasan yang memadai atas kinerja kontraktor eksplotasi blok migas yang ada.

Hal yang sama dilakukan juga oleh Lapindo Brantas selaku kontraktor blok Brantas dalam melakukan pelaporan harian aktivitas pengeboran(daily drilling report) yang tidak disampaikan kepada BP Migas. BPK menemukan setidaknya dari tanggal 20 Mei hingga 31 Mei 2006 hanya ada 2 laporan yang disampaikan kepada BP Migas. Dengan tidak adanya laporan ini, sangat sulit untuk melakukan review atas pemboran yang dilakukan. Meski kewenangan untuk meminta dokumen itu dimiliki oleh BP Migas, dan lapindo Brantas juga memiliki kewajiban untuk menyerahkannya namun hingga 4 Juni BPK RI menemukan bahwa dokumen tersebut masih belum diterima BP Migas.

Situasi darurat atas kondisi yang ada tidak ditunjukkan oleh BP Migas dengan merespon kejadian yang ada dengan mengirimkan tim khusus baru dilakukan pada 5 juni 2006. Apa yang ditemukan oleh BP Migas juga tidak menunjukkan apakah semburan yang terjadi langsung mendapatkan penanganan sesuai dengan kewenangan BP Migas dengan melakukan arahan teknis penanganan situasi. Apalagi diketahui bahwa sub kontraktor pelaksana yang digunakan oleh Lapindo Brantas PT Medici Citra Nusantara tidak berpengalaman dalam melakukan ekploitasi migas dengan hanya memiliki pengalaman pemboran hanya satu kali saja pada tahun 2001.

Jawa Timur yang sudah dikapling 32 blok migas selayaknya tidak tidur nyenyak dengan rencana yang ada. Nasib serupa seperti warga Sidoarjo bukan tidak mungkin akan menimpa wilayah-wilayah lainnya. Tengoklah di Tuban yang seringkali mengalami ‘kecelakaan’ akibat lalainya pengelolaan gas sebuah perusahaan besar disana. Wilayah Indonesia lainnya juga hampir sama. Cerita Aceh dengan Exxon yang tidak membawa sejahtera tidak menjadi pelajaran. Papua dengan kekayaan mineral emas dan lainnya juga tak beranjak mutu kualitas sejahteranya.

Tengok kembali secuil area dari kaplingan besar sebuah wilayah blok di Sidoarjo yang menghantarkan derita berkepanjangan. Blok Brantas mengusai wilayah kerja yang secara administratif meliputi 7 kota/kabupaten Jawa Timur: Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Pasuruan. Terhitung 441 desa di 41 kecamatan dari 7 kota/kabupaten tersebut berada pada wilayah kerja blok yang dikelola oleh PT. Lapindo Brantas Inc. Membujur dari bagian terujung barat Kabupaten Jombang dan bagian paling timur berada pada wilayah administratif Kabupaten Pasuruan. Kawasan yang saat ini terkena dampak semburan lumpur berada di Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pasuruan.

Kecamatan Porong memiliki 19 desa/kelurahan dengan luas keseluruhan 2.982 hektar(ha). Luasan desa/kelurahan memiliki luasan dengan variasi tersempit 63 ha(Mindi) dan terluas 632ha(Plumbon). Jumlah penduduk keseluruhan di wilayah kecamatan Porong adalah 62.032 jiwa, dimana sejumlah 34.901 diantaranya adalah perempuan.

Ada empat desa yang terkena dampak langsung lumpur panas: Mindi, Jatirejo, Renokenongo, dan Siring. Luas total keempat desa ini adalah 420 hektar. Desa-desa/kelurahan lain yang berada di kecamatan porong: Kebonagung, Porong, Plumbon, Gedang, Juwetkenongo, Kedungsolo, Glagaharum, Kebalakan, Kesambi, Pamotan, Wunut, Candipari, Lajuk, Kedungboto, dan Pesawahan. Keseluruhan wilayah di kecamatan Porong ini berada di ketinggian 4 meter diatas permukaan air laut(dpl).

Pada wilayah desa yang saat ini terkena dampak luapan lumpur memiliki tanah sawah yang rata-rata dominan lebih luas dibandingkan tanah kering. Hanya Jatirejo dan Siring yang luas sawahnya lebih kecil dibanding tanah kering. Di Mindi tanah sawah memiliki luas 27ha sedangkan tanah kering seluas 36 ha; Siring: sawah 20ha – kering 60ha, Jatirejo: sawah 35ha – kering 66ha; Renokenongo: sawah 108ha – kering 66ha. Desa Mindi berpenduduk 4.414; Jatirejo 5.659; Renokenongo 4.181; dan Siring 2.039. Warga keempat desa ini memanfaatkan sekurangnya 2.588 sumur sebagai sumber air utama baik berupa sumur gali maupun pompa. Masing-masing di Mindi 672; Jatirejo 516; Renokenongo 897; dan Siring 458. Hanya 620 penduduk yang tercatat sebagai pelanggan air ledeng sampai dengan tahun 2005.

Mata pencaharian penduduk adalah sebagai: Buruh tani, buruh swasta, petani, PNS, TNI, Pedagang, Tukang, Pengrajin, dan Jasa Transportasi. Buruh tani di lima desa/kelurahan yang terdampak sejumlah 473 orang; Buruh swasta 2.022; Petani 617; TNI/Polisi 133 orang; PNS 318 orang; Pedagang 806 orang; Pertukangan 292 orang; Pengrajin 132 orang, dan Jasa angkutan 102 orang.

Di Jatirejo terdapat 2 industri besar dan kecil yang mempekerjakan 52 karyawan; Jatirejo memiliki 7 industri dengan 434 karyawan, Renokenongo 3 industri dengan 206 karyawan, Siring 7 industri dengan karyawan 539. Namun demikian masih terdapat 5 industri kerajinan di Mindi dan Renokenongo dengan jumlah pekerja 54 orang. Selain 4 desa yang terdampak langsung masih ada 3 desa lagi yang rawan terdampak luapan lumpur, yaitu desa Wunut , desa Glagaharum dan desa Gedang.

Ada tiga desa di kecamatan Tanggulangin dari total keseluruhan 19 desa/kelurahan yang terdampak luapan lumpur panas, tiga desa tersebut adalah Kedungbendo, Ketapang, dan Sentul. Selain ketiga desa tersebut masih ada empat desa lagi yang terancam luberan lumpur, keempat desa tersebut adalah desa Kedensari, desa Kalisampurno, desa Gempolsari dan desa Kalitengah. Kedungbendo dengan luas mencapai 159ha memiliki areal sawah yang hanya seluas 5,3ha dan 153,89 ha tanah kering, sedangkan luas keseluruhan desa ketapang hanya 134.4ha, lebih kecil dari luas desa kedungbendo dan mempunyai areal persawahan seluas 46,39ha dan sisanya tanah kering seluas 88,6ha. Desa lain yang terdampak lumpur adalah desa sentul dengan luas 204.37ha, yang terdiri dari areal persawahan seluas 144.05ha dan areal tanah kering seluas 60.32ha, jadi total keseluruhan desa yang terdampak lumpur di kecamatan tanggulangin luasnya mencapai 498ha.

Desa kedungbendo merupakan desa yang paling padat jumlah penduduknya di bandingkan dengan desa lain di kecamatan tanggulangin, jumlah penduduk keseluruhan desa kedungbendo adalah 22,833 jiwa dan lebih dari separuhnya adalah perempuan dan sebagian besar warga memanfaatkan sumur gali untuk mencukupi kebutuhan air bersih, jumlah sumur gali di desa kedungbendo mencapai 5.674, dan sumur pompa 19 selebihnya adalah pelanggan air ledeng sebanyak 108. sedangkan jumlah penduduk di desa sentul hanya 3.259 jiwa dan terdiri dari 803KK, sebagian besar penduduk desa Sentul juga memanfaatkan sumur gali untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, jumlah sumur gali di desa Sentul sebanyak 256, sumur pompa ada 4 dan tidak ada yang berlangganan air ledeng.

Sedangkan desa ketapang jumlah penduduknya 4.713 jiwa, dan terbagi menjadi 1.025KK, mata pencaharian sebagian besar warga desa ketapang adalah sebagai buruh swasta sebanyak 2.506, buruh tani, petani, pegawai negeri, TNI, pedagang, pertukangan, Usaha industri/kerajinan, dan jasa angukutan. sedang di desa kedungbendo jumlah buruh swasta sebanyak 1.754, buruh tani 49, petani 12, pegawai negri 139 sebanyak 314 berprofesi sebagai TNI, sebanyak 894 bekerja sebagai pedagang dan yang lainnya. Penduduk desa gempolsari yang berjumlah 4.339 jiiwa, 1.018 diantaranya bekerja sebagai buruh swasta, 376 sebagai buruh tani, 191 sebagai petani ,13 sebagai pegawai negri, 540 sebagai pedagang dan 491 bekerja di pertukangan sedangkan sisanya adalah usaha industri/kerajinan, usaha/jasa angkutan dan lainya.

Luas wilayah kecamatan Jabon mencapai 6.224ha, dan terbagi menjadi 15 desa/kelurahan, desa terluas 1.324ha yakni desa Kedungrejo, dan desa tersempit 48ha yakni desa Pejarakan. Diantara kelima belas desa tersebut tiga diantara telah terendam oleh lumpur, desa yang terendam tersebut antara lain: desa Kedungcangkring, desa Pejarakan, dan desa Besuki. Selain itu ada dua desa lagi yang rawan terdampak lumpur yaitu desa Keboguyang dan desa Permisan, luas desa yang rawan terdampak luapan lumpur ini mencapai 1.108ha.

Luas ketiga desa yang terendam lumpur itu mencapai 382ha, dan terdiri dari tanah sawah seluas 257ha serta tanah kering seluas 125ha. Luas lahan pertanian yang telah terendam lumpur di ketiga desa tersebut mencapai 146ha, sisanya termasuk gedung-gedung sekolah, rumah pendududk dan fasilitas umum lainya.

Jumlah penduduk di kecamatan Jabon mencapai 43.875jiwa dan terbagi menjadi 11.433KK, mata pencaharian sebagian besar penduduk kecamatan Jabon adalah sebagai buruh tani 8.541, petani 3.863, buruh swasta 3.276 dan sisanya sebagai pedagang, PNS, TNI, dan lainnya.

BPK RI telah menemukan prakiraan hitungan kerugian yang ditimbulkan oleh semburan lumpur yang menjadi beban berbagai pihak yang ada(Negara, BUMN, swasta, dan masyarakat)untuk tahun 2006 hingga 2015. Prakiraan beban biaya yang ditanggung oleh negara adalah sebesar 2,35-2,55 triliun rupiah; BUMN 2,1 miliar-1,01 triliun; Swasta 970 miliar–1,961 triliun; dan masyarakat 29,366–29,372 triliun rupiah. Jumlah yang ditanggung masyarakat sungguh fantastik. Jelas memperlihatkan betapa masyarakat adalah pihak yang harus menanggung segala beban derita atas ketololan yang dilakukan Negara dan Lapindo dalam desain eksploitasi migas di Sidoarjo.

Yang lebih mengenaskan, cerita derita warga masih belum memberi arti bagi kaum penguasa untuk lebih berhati-hati atas amanah mengelola aset negara. Apalagi bagi pengusaha, cerita bobrok dan hancurnya wilayah yang telah ada, tidak mengubah apapun skema ekstraksi mereka atas wilayah Indonesia.

Pun bagi sebagian lain warga yang tidak merasakan langsung derita tenggelam lumpur, sungguh belum nampak solidaritas kepada warga korban. Gegap gempita beberapa putaran final sepakbola telak mengalahkan suara derita korban ‘Lumpur Didih’ itu. Atau perang-perangan dalam bursa pencalonan pilkada di Jawa Timur yang kini lebih menghebohkan. Harap-harap cemas ini belumlah menjadi sebuah budaya.

Sang penguasa atas kekayaan wilayah menyeriangi bergelak tawa. Masih pula tidur pulas di atas mimpi-mimpi derita warga yang bersuram harap. Belum cukup rugi hilangnya ruang hidup, perampasan atas kuasa wilayah diskema dalam jual beli atas tanah. Sudah menderita, hilang pula segalanya… Krisis akibat tangan manusia, sungguh cerita dungu sebuah episode lelaku penguasa negara.