Lengo, potret kekinian krisis warga

-caturaka-

”Waduh mas, piye nggolek lengo gas iso angel koyo ngene…”,[1] kata seorang ibu yang siang itu masih antre berpanasan untuk membeli minyak tanah. Masih mending kalau untuk kebutuhan seminggu tercukupi, lima liter jatah maksimal yang dibeli paling juga cukup untuk 3-4 hari.

Tidak hanya di sebelah barat pasar Pucang Surabaya saja hal ini terjadi. Hampir seluruh wilayah yang dinyatakan selesai distribusi tabung gas elpiji dari pemerintah sudah tidak ada jatah lagi.

Beberapa warga yang di wilayahnya sudah tidak diberi jatah minyak akhirnya mencari jauh ke luar wilayah kecamatan mereka tinggal. Beberapa keluhan warga Sidoarjo yang harus mencari hingga ke Mojokerto dan Jombang meski hanya untuk mendapatkan beberapa liter, juga terjadi.

Distribusi minyak dengan harga 3.500 rupiah bisa didapatkan oleh beberapa pengelola usaha kecil di Sidoarjo meski jelas tidak melalui agen minyak tanah resmi…yang memang resmi tidak dijatah lagi.

Indonesia yang sarat kekayaan migas ternyata menempatkan rakyatnya krisis dalam memperoleh minyak dan gas. Sebuah wilayah kota yang super kaya akan sumber daya gas, Sidoarjo tak juga sanggup menggratiskan warga untuk menikmatinya.

Boro-boro bisa tahu kekayaannya, yang disisakan hanya derita bekas bor perusahaan milik pengusaha dan pejabat kaya negara. Tidak warga saja, pemerintah daerah juga dibuat dungu karenanya. Berharap rejeki minyak, nggak tahunya lumpur yang keluar. Sengsara tidak cukup satu dua hari saja, ini telah hampir dua tahun nasib belum jelas juga.

Lumpur telah membuat kolaps Porong dan sekitarnya. Inipun masih belum membuat warga pada meidio awalnya melakukan perlawanan atas superioritas para pengusaha yang berpeluk mesra dengan pejabat pemerintah dalam mengendalikan sumber-sumber kehidupan yang seharusnya bisa menopang derajat hidup mereka.

Begitu pula dengan cerita banjir awal tahun di sebuah wilayah perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hanya gara-gara suksesi kepala daerah, tindak darurat untuk menyelamatakan warga tidak dilakukan dengan segala daya upaya oleh pemerintah lokal. Sungguh kebodohan luar biasa, keharusan untuk bertindak tanggap tidak dilakukan hanya karena menunggu masa lengser dan pelantikan. Pertunjukan cerita menyelamatkan warga yang harusnya menjadi pesan utama dalam pengelolaan bencana ‘kalah’ telak dengan kepentingan politik.